TITO Karnavian, Mendagri loyalis Jokowi, sedikit pun tidak berempati untuk Aceh. Dia mengabaikan semua fakta sejarah tentang 4 pulau milik Aceh di wilayah Singkil.
Setelah dengan sewenang-wenang mengalihkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek menjadi milik Sumatera Utara, bekas Kapolri itu semakin memperlihatkan sikap arogan yang brutal. Bukannya memperbaiki kekeliruan, dia malah mempersilakan Aceh menempuh jalur hukum.
Tito dengan entengnya menyuruh Aceh membawa permasalahan yang telah diciptakannya sendiri ke pengadilan. Ini adalah sikap yang sangat bodoh dan tidak memiliki nalar sebagai manusia beradab.
Sama sekali tidak rasional. Setelah dia merampas secara sewenang-wenang aset Aceh, dia “mengkompori” rakyat Aceh yang merasa tidak puas atas keputusannya yang zalim supaya berurusan dengan hukum RI yang sama sekali tidak dapat dipercaya.
Semua tahu bagaimana bobroknya mafia peradilan di Indonesia saat ini. Berbagai kasus hukum yang tidak “fair and fairness” menjelaskan tidak adanya “law enforcement”. Maka sangat tidak rasional dan konyol jika rakyat Aceh percaya dengan tawaran Tito. Itu tidak lebih hanya perangkap untuk melegitimasi kesewenang-wenangan yang telah dia buat.
Di tengah kepemimpinan Aceh yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya, kita berharap jangan sampai mereka dengan mudah masuk dan terjebak perangkap Pusat. Apalagi ada selintingan yang mengatakan bahwa Tito “melego” 4 pulau milik Aceh itu sebagai balas jasa kepada tuannya yang bernama Jokowi.
Sudah cukup banyak bukti pengkhianatan Pusat terhadap Aceh. Seharusnya, para elit tidak mudah percaya pada diplomasi mulut manis Jakarta yang sebenarnya memiliki niat jahat terhadap rakyat Aceh.
Jangan pernah percaya ada niat baik di balik tawaran agar masalah ini dibawa ke jalur hukum. Itu jelas-jelas konyol. Bulshit.
Mendagri dan para pembantunya sedang berusaha keras mempertahankan prinsip yang dibangun atas dasar kekeliruan. Mereka mempunyai misi terselubung di balik penguasaan 4 pulau milik Aceh, makanya sedang menggiring Aceh agar tidak melakukan perlawanan. Indikasi itu sudah terlihat sejak menantu Jokowi datang ke Aceh dan menemui Gubenur Muzakir Manaf.
Sebelas dua belas dengan Tito, menantu Jokowi juga tidak menghargai Aceh. Dia datang hanya untuk memberitahukan bahwa Sumut tetap akan menguasai 4 pulau dengan Bahasa yang diperhalus “akan mengelola bersama”. Dia sama sekali tidak membuat pengakuan bahwa keempat pulau itu adalah milik Aceh.
Baik Tito maupun Bobby sama-sama menganggap bangsa adalah orang bodoh dan tak punya akal. Makanya mereka bisa sesuka hati. Mereka terlalu mendewa-dewakan powernya sebagai pemerintahan Pusat, sehingga sama sekali tidak menghargai hak otonomi Aceh.
Kita sama sekali tidak percaya institusi hukum RI akan memihak Aceh dalam kasus kasus perampasan dan perampokan pulau-pulau milik Aceh yang sah, baik secara administratif, kepemilikan berdasarkan bukti-bukti, termasuk catatan sejarah.
Jangan giring tindakan bodoh, seolah-olah jalur hukum akan memberi keadilan untuk Aceh. Itu hanya jebakan konyol dan persekengkolan jahat yang hanya akan memberikan legitimasi secara sepihak. Anda sama sekali tidak bisa dipercaya.[]
Dr Taufik Abd. Rahim adalah akademisi dan pengamat kebijakan publik
