News  

Rekrutmen SDM Sekolah Rakyat Harus Transparan

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (baju biru) bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau Sekolah Rakyat di Lampung, Sumatra, 12 Mei 2025 (foto: Antara/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

KabarAktual.id – Kaukus Peduli Integritas Pendidikan Aceh (KPIPA) menyambut baik hadirnya program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini, katanya, ingin mengatasi ketimpangan dan mewujudkan keadilan pendidikan di Indonesia.

Meski demikian, KPIPA menilai bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dengan niat baik dan alokasi anggaran. Salah satu aspek yang sangat krusial adalah transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan sekolah, mulai dari guru, tenaga administrasi, wali asrama, tenaga kebersihan, hingga petugas keamanan (security) dan ketenagaan lainnya.

Iklan

KPIPA seperti dinyatakan juru bicaranya, Ramadhan Al Faruq, menegaskan bahwa praktik rekrutmen yang tertutup, tidak adil, dan sarat nepotisme hanya akan menodai tujuan mulia program ini. Untuk itu, KPIPA mendorong agar proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan kompetitif, melibatkan publikasi informasi secara luas dan pengumuman yang bisa diakses semua pihak.

Langkah ini penting agar setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seleksi, serta untuk memastikan bahwa tenaga yang direkrut benar-benar kompeten dan berintegritas.

Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Utara, proses rekrutmen tenaga kerja untuk Sekolah Rakyat dilakukan secara terbuka kepada publik, termasuk melalui pengumuman resmi dan seleksi transparan. Praktik baik ini patut dijadikan acuan oleh pemerintah daerah lainnya, termasuk di Aceh.

KPIPA berharap Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial di Aceh yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat mengadopsi prinsip keterbukaan serupa, agar masyarakat dapat percaya bahwa program ini bebas dari intervensi politik, praktik titip-menitip, dan konflik kepentingan lainnya.

Sektor pendidikan adalah sektor yang rawan terhadap penyimpangan, termasuk korupsi dan manipulasi data. Oleh karena itu, proses rekrutmen ketenagaan yang transparan menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar layak dan berdedikasi.

KPIPA akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini dengan melakukan pemantauan dan advokasi, serta mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya program. Hanya dengan keterbukaan dan integritas, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan kelompok miskin dan miskin ekstrem di Aceh dan seluruh Indonesia.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *