KabarAktual.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan realisasi anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pemprov Aceh, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai daerah dengan realisasi anggaran terendah.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh pemda secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025). Tito menegaskan, belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dikatakan, belanja daerah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.
Selain itu, kata dia, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi sangat didukung konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain. “50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya dalam siaran pers, Sabtu (10/5/2025).
Tito mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi. Ia juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya berada dalam kategori terendah.
Berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 7 Mei 2025, berikut 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi tingkat provinsi, yaitu:
Papua Tengah 39,08 persen
Kalimantan Barat 35,92 persen
Jawa Barat 32,94 persen
Sumatera Utara 30,65 persen
Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen
Sulawesi Selatan 29,11 persen
Gorontalo 28,84 persen
Kalimantan Utara 28,76 persen
Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan
Bali 27,50 persen.
Kemudian, kabupaten, yaitu:
Sumbawa Barat 46,96 persen
Tanah Laut 37,04 persen
Ciamis 36,34 persen
Barito Kuala 35,08 persen
Garut 34,70 persen
Ponorogo 34,48 persen
Melawi 34,17 persen
Puncak 33,89 persen
Malang 33,70 persen, dan
Magetan 33,19 persen.
Kota:
Denpasar 34,52 persen
Baubau 33,95 persen
Banjarbaru 33,80 persen
Bukittinggi 33,33 persen
Batam 32,80 persen
Padang Panjang 32,67 persen
Banjar 32,53 persen
Tangerang Selatan 32,44 persen
Cimahi 30,95 persen, dan
Payakumbuh 30,75 persen.
10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni:
Papua Pegunungan 7,24 persen
Lampung 8,83 persen
Papua Barat Daya 9,25 persen
Bengkulu 9,85 persen
Papua 11,37 persen
Riau 12,34 persen
Jawa Tengah 12,72 persen
Aceh 13,30 persen
Papua Barat 15,96 persen, dan
Sulawesi Barat 16,51 persen.
Kabupaten dengan pendapatan rendah:
Batanghari 0,14 persen
Jayawijaya 0,35 persen
Lumajang 1,11 persen
Empat Lawang 2,38 persen
Mimika 3,14 persen
Semarang 3,81 persen
Cilacap 4,24 persen
Pakpak Bharat 4,31 persen
Aceh Tenggara 6,12 persen, dan
Aceh Selatan 6,28 persen.
Kota:
Tual 0,19 persen
Subulussalam 7,38 persen
Yogyakarta 9,37 persen
Pematangsiantar 10,54 persen
Sungai Penuh 13,49 persen
Samarinda 14,45 persen
Bontang 14,62 persen
Tebing Tinggi 14,82 persen
Lhokseumawe 14,88 persen, dan
Cirebon 15,72 persen.
Adapun 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi:
Jawa Barat 21,91 persen
Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen
Sumatera Utara 20,64 persen
Banten 20,16 persen
Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen
Nusa Tenggara Barat 19,70 persen
Sulawesi Barat 18,84 persen
Gorontalo 18,45 persen
DKI Jakarta 18,00 persen, dan
Sulawesi Selatan 17,65 persen.
Kabupaten dengan realisasi tertinggi:
Ciamis 33,42 persen
Pati 27,74 persen
Banyuwangi 27,06 persen
Sumbawa Barat 26,23 persen
Madiun 25,85 persen
Purbalingga 25,43 persen
Aceh Besar 25,39 persen
Wonogiri 25,35 persen
Bantul 25,15 persen, dan
Ponorogo 24,96 persen.
Kota dengan realisasi tertinggi:
Dumai 24,99 persen
Ternate 24,35 persen
Salatiga 23,83 persen
Cimahi 23,59 persen
Banjar 23,48 persen
Padang Panjang 23,34 persen
Banda Aceh 22,80 persen
Serang 22,77 persen
Batam 22,51 persen, dan
Sukabumi 21,98 persen.
10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni:
Papua Tengah 4,69 persen
Lampung 5,67 persen
Papua Selatan 5,90 persen
Papua Barat 6,88 persen
Jawa Tengah 6,99 persen
Kalimantan Timur 7,39 persen
Sumatera Selatan 9,59 persen
Papua Barat Daya 9,65 persen
Riau 10,87 persen, dan
Aceh 11,13 persen.
Kabupaten dengan realisasi terendah:
Empat Lawang 1,69 persen
Buton Selatan 1,91 persen
Mamberamo Raya 2,17 persen
Keerom 2,41 persen
Lebong 2,45 persen
Dogiyai 2,51 persen
Lumajang 2,54 persen
Boven Digoel 3,08 persen
Muara Enim 3,35 persen, dan
Aceh Selatan 3,40 persen.
Kota dengan realisasi terendah:
Subulussalam 3,95 persen
Yogyakarta 6,39 persen
Pematangsiantar 7,91 persen
Samarinda 9,48 persen
Gunungsitoli 10,24 persen
Cirebon 10,71 persen
Tual 11,83 persen
Pagar Alam 12,30 persen
Sungai Penuh 12,57 persen, dan
Tanjung Balai 13,26 persen.
Dukung program MBG
Pada kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran pemda dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. “Tentunya, kami harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengikuti rapat itu secara virtual. Selain para kepala daerah, rapat juga diikuti para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri.[]
