KabarAktual, Banda Aceh – Diam-diam, ternyata ada pelantikan pengawas dan puluhan kepala sekolah (kepsek) di Dinas Pendidikan Aceh pada tanggal 4 Juli 2022 tengah malam sekitar pukul 23.30 WIB. Kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan publik karena dilakukan sembunyi-sembunyi. Apa lagi ada isu permainan uang.
Melansir MEDIAPRIORITAS.Com, beberapa kepsek yang dilantik disebut-sebut belum memenuhi persyaratan. Mereka belum mengantongi sertifikat calon kepsek yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek. Para kepsek dan pengawas yang dilantik itu berasal dari wilayah Pidie Jaya dan Aceh Barat Daya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Aceh Barat Daya (Abdya) Nasrun yang dikonfirmasi membenarkan adanya pelantikan tersebut. Tapi, dia membantah isu permainan uang. “Tidak ada permainan uang,” kata Nasrun kepada portal MEDIAPRIORITAS.Com, Sabtu (16/7/2022).
Tudingan yang menyebut ada kepsek yang belum memenuhi syarat ikut dilantik, tidak direspon secara jelas oleh Kacabdis Abdya. Ia hanya menambahkan, bahwa mereka yang dipromosikan sudah mengikuti seleksi dan wawancara di Banda Aceh dan memiliki nilai A+.
Para kepsek yang dilantik Kadisdik Aceh, lanjut Nasrun, merupakan usulan lama. “Mereka telah lama diusulkan, sejak bulan Juni tahun 2021,” ujar Nasrun menutup komunikasi.
Pengamat kebijakan publik Usman Lamreung yang dimintai komentarnya mengatakan, kegiatan pelantikan kepsek merupakan sebuah hal yang normatif. Yang jadi persoalan, katanya, adalah ketika pelantikan dilakukan tengah malam. “Ini ada apa? Kenapa harus mendadak seperti itu. Kenapa tidak melalui mekanisme yang normal pada saat jam kerja?” ujar Usman, Sabtu (16/7/2022).
Menurut Usman, kejadian yang rada kurang logis ini perlu dipertanyakan. Perlu juga dilihat bagaimana mekanisme rekrutmen sehingga mereka ditetapkan menjadi kepsek. “Bukankah penetapan kepala sekolah punya mekanismenya. Atau mungkin lebih elegan lagi diseleksi secara terbuka. Sehingga terjaring mereka yang punya kemampuan memajukan pendidikan,” kata akademisi Universitas Abulyatama Aceh tersebut.
“Jangan sampai nanti penunjukan kepala sekolah lebih kepada kepentingan politik, tidak berdasarkan kemampuan mereka,” tambahnya.
Kata Usman, itu dasar pemikiran kenapa hal ini patut dipertanyakan dan menjadi bahan kajian semua pihak. Alasannya demi keberlanjutan pendidikan Aceh masa depan. “Karena pendidikan kita menjadi ciri khas dalam berbagai implementasi lain. Kalau gagal pendidikan, maka gagallah semuanya,” tutupnya.
Isu permainan uang
Jauh sebelumnya sudah merebak isu bahwa kegiatan rotasi kepsek sarat permainan uang. Pengakuan beberapa guru yang sudah punya sertifikat mengatakan mereka pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan Disdik Aceh. Calo tersebut menawarkan posisi jabatan kepsek dengan imbalan sejumlah uang. “Dia minta 30 juta pak,” kata sumber ini.
Pengakuan guru ini lagi, dia tidak berani memberikan uang yang diminta utusan tersebut. Selain jumlahnya yang terlalu besar, dia juga mengaku takut jadi korban penipuan.
Yang menarik, beberapa kepala sekolah yang pernah dihubungi oleh perantara tersebut mendapatkan posisi di sekolah bagus dalam mutasi tanggal 4 Juli lalu. Padahal, menurut keterangan sumber, kinerja kepsek tersebut sedang-sedang saja. Bahkan tidak punya inovasi.[]
