JUMAT (26/10/2018) sore, sekira pukul 16.30 WIB, sejumlah warga yang menamakan diri Masyarakat Pengawal Janji Politik (MPJP) menggelar aksi demo di depan Balai Kota Banda Aceh. Mereka menuntut Wali Kota Aminullah Usman segera menuntaskan permasalahan air bersih di kota itu.
Beberapa hari setelah aksi protes warga, suplai air bersih ke sejumlah kawasan belum juga normal.
Aksi demo, Jumat lalu, dipicu oleh kejengkelan warga atas permasalahan suplai air bersih yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu. Permasalahan ini sebetulnya merupakan warisan Pemerintahan lama, di bawah kepemimpinan Illiza Saaduddin Jamal.
Celakanya, Aminullah menjadikan “isu air bersih” sebagai salah satu janji pada masa kampanye dulu. Nah, janji itu mulai ditagih sekarang.
***
Sekitar sebulan lalu, tepatnya tanggal 9 Oktober 2018, Wali Kota Aminullah Usman, menggelar acara talkshow radio “Wali Kota Menjawab”.
Kesannya, dengan acara itu, Pemko sangat responsif terhadap permasalahan warga. Tapi, sepertinya, talkshow itu benar-benar hanya show. Belum ada bukti kongkret menyelesaikan permasalahan warga.
Buktinya, minggu lalu, ia didemo.
Syahdan, menyangkut permasalahan distribusi air bersih di “Kota Gemilang”, Pak Amin — sapaan untuk Wali Kota Aminullah Usman — pernah menjelaskannya ke publik, setidaknya, pada dua kesempatan berbeda.
Pertama, pada saat coffe morning dengan para jurnalis di kedai kopi Tower Premium, kawasan Kuta Alam, 20 Januari 2017. Saat itu, Wali Kota mengatakan, bahwa permasalahan air bersih akan diselesaikan secara perlahan.
“Pelan-pelan sudah kami perbaiki, tapi masih banyak yang kurang. Namun, air bersih ini tetap menjadi komitmen kami. Kami sudah janji kepada masyarakat untuk menyelesaikannya,” ujar Aminullah Usman seperti dikutip media.
Kemudian, Kantor Berita Antara edisi 24 April 2018 pernah memuat pernyataan Pak Amin. Begini bunyinya. “Persoalan air bersih mungkin sekarang selesai karena butuh investasi dan dana besar. Jadi kalau untuk persoalan air bersih akan diselesaikan pada 2019 mendatang.”
***
Air bersih adalah kebutuhan vital masyarakat. Air digunakan untuk berbagai keperluan: mandi, bersuci, wudhuk, memasak, dan sebagainya.
Kita tidak boleh membayangkan, bahwa semua warga akan mendapatkan solusi dengan mudah tatkala mengalami gangguan suplai air bersih. Tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membuat wadah penampung cadangan air atau menggali sumur.
Aksi demo yang dilancarkan warga, harusnya disikapi dengan bijak. Justeru Pemko harus berterima kasih atas “penyampaian” informasi itu. Demo harus dimaknai, bahwa ada tugas-tugas pelayanan yang belum diselesaikan.
Jika merujuk kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin justeru seharusnya secara diam-diam mencari sendiri, apakah masih ada tugasnya yang belum tuntas? Jangan bertanya, apakah semua warga sudah sejahtera? Jangan! Itu terlalu jauh.
Tetapi, barangkali, sekedar sebuah niat untuk mencari tahu, “Masih adakah warga saya hari ini yang kesulitan mendapatkan air untuk bersuci?” Itu saja sudah cukup.
Di tengah permasalahan seperti itulah, harusnya seorang pemimpin — menggunakan kekuasaan dan perangkat yang dimiliki — hadir untuk menyelesaikan permasalahan warga. Baru, warga merasa memiliki Wali Kota.[]
